PADANG — Kolaborasi antara DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menjadi kunci percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) Mandiri bagi warga terdampak banjir bandang di Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
Hingga Rabu (21/1/2026), progres pembangunan Huntara telah mencapai sekitar 90 persen dari total 100 unit yang direncanakan. Pembangunan ini ditujukan sebagai solusi cepat dan layak bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi tersebut.
Sebagai tahap awal, sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) mulai menempati Huntara Mandiri sejak 21 Januari 2026. Sementara 50 unit lainnya ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan ke depan, sehingga seluruh warga terdampak dapat segera menempati hunian yang lebih aman dan nyaman.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, yang juga bertindak sebagai penanggung jawab pembangunan Huntara Mandiri Kapalo Koto, mengatakan percepatan pembangunan merupakan wujud sinergi konkret antarlevel pemerintahan dalam merespons dampak bencana.
“Pembangunan Huntara ini adalah hasil kolaborasi DPRD Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumbar, serta dukungan Pemerintah Pusat. Alhamdulillah, saat ini progresnya telah mencapai 90 persen dan kita targetkan segera tuntas,” ujar Evi Yandri saat meninjau lokasi, Rabu (21/1/2026).
Ia menegaskan, percepatan pembangunan dilakukan agar masyarakat terdampak banjir bandang dapat kembali menjalani kehidupan secara layak, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
“Kita ingin warga bisa beribadah dengan tenang, sekaligus mulai menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Huntara ini menjadi jembatan menuju pemulihan yang lebih permanen,” katanya.
Menurut Evi Yandri, Huntara Mandiri Kapalo Koto tidak hanya difungsikan sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dasar dan aspek kesehatan penghuni.
