PADANG,— Keterbatasan sarana digital dinilai masih menjadi hambatan serius dalam optimalisasi layanan sosial di tingkat kelurahan. Kondisi tersebut mengemuka saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, melaksanakan reses di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Rabu (4/2).
Dalam pertemuan yang dipusatkan di Kantor Lurah Balai Gadang itu, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menyampaikan kesulitan teknis dalam menjalankan tugas pendataan calon penerima berbagai program bantuan pemerintah akibat ketiadaan perangkat laptop.
Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi, menjelaskan bahwa PSM memiliki peran strategis dalam menjembatani masyarakat dengan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan pendidikan. Namun, keterbatasan fasilitas membuat proses entri dan pembaruan data berjalan tidak optimal.
“Pendataan dan penginputan data saat ini serba digital. Tanpa laptop, prosesnya menjadi lambat dan kurang efektif. Kami berharap ada perhatian untuk penyediaan sarana ini agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” ujar Opi di hadapan Iqra Chissa.
Selain sarana kerja, PSM juga menyoroti minimnya pemahaman masyarakat terkait jenis dan mekanisme program bantuan pemerintah. Menurut Opi, sosialisasi yang terstruktur sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui program bantuan yang tersedia, tetapi juga memahami persyaratan dan prosedur pengajuannya.
“Masih banyak warga yang belum paham jenis bantuan apa yang bisa diakses dan bagaimana cara mengurusnya. Jika ada sosialisasi langsung di kelurahan, tentu akan sangat membantu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, PSM juga mengusulkan dukungan operasional berupa seragam kerja dan bantuan transportasi bagi lima orang PSM di Balai Gadang. Dukungan tersebut dinilai penting mengingat tugas survei lapangan kerap menuntut mobilitas tinggi dengan jarak tempuh yang cukup jauh.
Reses tersebut turut dihadiri Ketua RT dan RW, lurah, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain isu layanan sosial, warga juga menyampaikan aspirasi di sektor pertanian, pendidikan, dan ekonomi.
Di sektor pertanian, masyarakat mengusulkan pembangunan jalan usaha tani guna memperlancar akses ke lahan pertanian. Sementara di sektor pendidikan, warga menyoroti kebutuhan penambahan sekolah, khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP), seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Balai Gadang.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Iqra Chissa menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan usulan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui APBD Sumbar tahun 2027. Adapun aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang, akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar.
Khusus untuk penambahan SMP, Iqra menegaskan bahwa persoalan pendidikan menjadi perhatian serius pihaknya. Menurutnya, keterbatasan sekolah berdampak langsung pada akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Balai Gadang sudah cukup padat penduduk. Penambahan SMP sangat mendesak agar anak-anak tidak harus bersekolah jauh dari tempat tinggalnya. Ini akan kami komunikasikan dan kawal bersama Fraksi Golkar DPRD Padang melalui Komisi IV,” tegas Iqra.
Ia menambahkan, penguatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi muda sejalan dengan Asta Cita Presiden RI. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mengawal aspirasi pendidikan di Balai Gadang agar dapat terealisasi secara konkret.
